HASIL KOMITMENT YAYASAN BINTERBUSIH SEMARANG MITRA KERJA SAMA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

PROVINSI PAPUA

Menentukan Visi Untuk Generasi Yang Akan Datang Visi Saya Adalah

I.                   Visi

Ingin Menjadi Camat Yang Jujur Dan Baik Untuk Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

II.                Komitment Diri Saya Adalah

1.      Jujur tidak akan saya mensiakan dalam proses perekuliahan dan saya juga menjaga nama baik dan menjaga imek saya bahkan menjaga nama baik Almamater STPMD”APMD”Yogyakarta

2.      Saya focus belajar membaca buku sesuai dengan jujurusan saya yang ada di kampus pembangunan STPMD”APMD”Yogyakarta dan melati diri dengan visi yang sudah saya pilih sehingga bisa selesai denga cepat waktu

3.      Maka dari itu saya bisa menempuh dan mewudkan impian dan cita-cita saya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang-melalui Program tersebut diatas yang disingkat (BUMD)

4.      Mengurangi waktu nongkorongan lebih banyak menghabiskan perkuliahan dan menambah waktu belajar atau baca buku satu (1) jam.

5.      Saya tidur tepat waktu Pada Pukul/Jam 09:45 – Bangun Pagi Pada Pukul /Jam 05:15-Kuliah Pada Puku/Jam 07:30-Pagi.

III.             Syarat Administrasi

1.      Syarat Adminstrasi harus diterima oleh bagian pendidikan paling lambat April untuk semester ganjil.

2.      Dan bulan oktober untuk semerter genap

3.      Peserta beasiswa tidak diperkenankan untuk pindah jurusan–program fakultas–lembaga studi

4.      Mengirim surat Aktif Kuliah Ke Lembaga Mitra Setiap Semester Paling Lambat Stiap Bulan April. Dan Bulan November

IV.             Daftar E-Mail Lembaga Binterbusih Semarang

1.      Wanamas Residenc,

Alamat Jl. Wanamas 1/No.1 Sambiroto, Semarang 5026

E – Mail : yysbinterbusihsmg@yahoo.co.id

Tlpn : 024 – 6734 – 935

2.      Koordinator wilayah Korwil Yogyakarta : Wahayudi

Tlp /Hp. 0812-2518-4241

3.      Koordinator wilayah Korwil Semarang–Salah tiga: Hans Waker 0812-2972-2007

4.      Koordinator wilayah Korwil: Semarang–Jakarta–Bogor–Bandung: Yosep Marsudi

Tlpn/ Hp : 0822-2537-7671

5.      Koordinator wilayah Korwil  Jawa Timur–Malang–Jember: Krinus Kum

Tlpn / Hp : 0812-5350-8994

6.      Administrasi: Ibu Ida

Tlpn/ Hp: 08122-2421-29

7.      Kaka Amos Lakura

Tlpn / Hp: 0823-9804-2126

Badan Pengurus Pusat Mahasiswa Pelajar Dan Pemudah Tiga(3)Wilayah Kirime

GRUP KOMUNITAS MAHASISWA PELAJAR DAN PEMUDAH TIGA(3)WILAYAH KIRIME (KMP2WK)

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

PROVINSI PAPUA

Badan Pengurus Pusat Mahasiswa Pelajar Dan Pemudah Tiga(3)Wilayah Kirime 
KabupatenPegunungan Bintang

Di Sentani 
Kabupaten Jayapura-Papua

         Berkaitan dengan sumbangan wajib dari setiap mahasiswa baik itu di dalam maupun di luar papua yang asal 3 wilayah dela dealner putri kirime

Dengan ini kami mahasiswa asal wilayah kirime memandang atau melihat bahwa organisasi mahasiswa (tingkat distrik wilayah kirime selama ini sejak di lantik badan pengurus pusat (ikatan pelajar & mahasiswa hingga saat ini belam berjalan semaksimal mungkin maka kamipun sangat membingunkan jalanya kepemimpinan organisasi tersebut maka kami sarankan kepada pembina (1) dan pembina (2) segerah menghimbau kepada badan pengurus tersebut harus di laksanakn dengan secepat-cepatnya supaya komunikasi dilingkungan masyarakat dan mahasiswa berjalan lancar dan aman untuk melaksanakan suatu kegiatan besar dan kecil apapun yang di harapkan oleh masyarakat / tua-tua gereja, pemuda-pemudi setempat yang ada di 3 wilayah tersebut.

Oleh karena itu badan pengurus pusat dalam hal ini oleh ketua ikatan pelajar & mahasiswa 3 wilayah harus mengeluarkan surat resmi dari badan pengurus pusat itu sendiri, ituk melaksanakan kegitatan pembangunan-

MR. ISAY MEKU

NIM : 12510028

MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD” YOGYAKARTA

(KANTOR KLASIS ) GERJA INJILI DI INDONESIA (GIDI) 

Maka badan pengurus atau ketua tim kerja pembangunan kantor klasis tersebut harus didasari dengan bersifat resmi dengan maksud sebagai berikut.

1.  Badan pengurus pusat (ikatan pelajar & mahasiswa wajib mengeluarkan dan membagi selebaran – bagi basis per-basis &  melalui akun grup facebook yang ada

2.     Koordinator, tim formator/ tim kerja yang di bentuk berwajib untuk punya komitment bersama tim kerja dan hubungan komunikasi antar masyarakat maupun hubungan kerja sama antar mahasiswa

3.      Humas/hubungan masyarakat berwajib punya hubungan komunikasi antar masyarakat maupun hubungan kerja sama antar mahasiswa yang

4.      Bendahara i & bendahara ii harus jelas dan

5.      Struktur badan kepengurusan tim kerja wajib di diatur secara rutin untuk tim kerja sementara –  / coordinator wilayah 3 distrik pembangunan kantor klasis 3 wilayah kirime.

OLEH MR.

     PEUS URWAN

    NIM : 12510032

    MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD” YOGYAKARTA

Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Papua Agar Tak Lepas Dari NKRI Mei 19, 2016 oleh : BHP UMY

                                                                Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Daerah Papua hingga kini masih selalu dikait-kaitkan dengan berbagai masalah mulai dari pertikaian antar suku, hingga permasalahan separatisme. Posisi letak yang berada di ujung timur Indonesia dan jauh dari pusat pemerintahan negara kita, membuat permasalahan-permasalahan yang ada di Papua menjadi tidak terjamah. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan lagi situasi serius di sana, karena bila tidak, Papua bisa-bisa terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dalam Diskusi Publik Zona Damai : Membangun Harmoni di Tanah Papua, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UMY lantai 1, pada Kamis (19/05). Buya Syafii juga menyebutkan bahwa permasalahan rumit yang terjadi di Papua juga disebabkan faktor sejarah Papua yang masuk NKRI, berbeda dengan cara masuknya daerah-daerah lain ke wilayah NKRI.

Buya Syafii juga mengkritisi ketidakpahaman pemerintah terkait permasalahan yang ada di Papua. “Pendekatan yang harusnya dipakai oleh pemerintah untuk Papua adalah dari sisi Sosio-Antropologis. Pada kenyataannya, pemerintah masih menggunakan pendekatan militer, dan pendidikan di Papua juga masih terbelakang seperti orang-orang Papua tidak mengenal pahlawan-pahlawan nasional Indonesia,” jelas Buya Syafii.

Disamping itu, Pakar Ahli dari UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Munir Mulkhan melihat bahwa permasalahan di Papua hanya dapat diselesaikan dengan aksi kemanusiaan dan bukan Militer. “Di sini saya ingin mengambil contoh dari Suyoto, bupati Bojonegoro yang sudah dua kali memimpin Bojonegoro dan sukses. Semua orang yang memilihnya tidak ia janjikan jabatan di pemerintahan atau uang. Tapi ia melakukan gerakan nyata dengan membangun jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga ia dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro hingga mempimpin dua kali,” terang Prof. Munir.

Prof. Munir juga memberikan contoh bahwa Muhammadiyah menolong kaum yatim piatu dan lain-lain bukan dengan harapan agar orang yang ditolong kemudian akan masuk Islam atau masuk Muhammadiyah. Melainkan murni untuk kemanusiaan. “Meski Muhammadiyah menolong orang sesuai dengan ajaran Islam, tapi tujuan utama menolong itu adalah untuk kemanusiaan. Sehingga kaitannya dengan Papua, yang dapat kita kedepankan adalah menolong masyarakat Papua dari sisi kemanusiaan, dan bukannya militer,” tegas Prof. Munir.

Di Papua sendiri, banyak kasus yang tidak diungkapkan ke publik dan hanya diketahui oleh masyarakat Papua. Beberapa kasus tersebut diungkapkan oleh Ade Yamin, M.A., dosen STAIN Al-Fatah di Papua dan merupakan mahasiswa program Doktor UMY. “Orang-orang Papua menganggap bahwa orang Papua asli adalah mereka yang berkulit hitam dan berambut keriting. Saya yang berkulit hitam namun berambut lurus pun bisa dikatakan sebagai kaum pendatang. Dan di Papua, hanya orang-orang asli Papua yang diperbolehkan memimpin suku, bahkan menjadi pejabat-pejabat daerah,” terang Yamin.

Ade Yamin juga mengungkap bahwa pemerintah masih menggunakan militer dalam pendekatan terhadap orang-orang Papua. “Banyak orang-orang Papua berkulit hitam berambut keriting yang sering ditembaki oleh tentara-tentara di Papua. Oleh karena itulah, masyarakat Papua menganggap masyarakat pendatang sebagai ancaman,” jelas Ade Yamin.

Dengan demikian, Zuly Qodir selaku moderator menyimpulkan bahwasanya Pemerintah harus lebih efektif mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan bukannya Militer. Selain itu Zuly Qodir menerangkan bahwa Bilver Sigh, profesor dari National University of Singapore pernah mengatakan bahwa apabila Papua melakukan referendum lagi, bisa dipastikan mereka akan merdeka atau terlepas dari NKRI.

SARAN dari Kami Mahasiswa di luar papua kepada teman-teman Mahasiswa papua pada khususnya basis holo jln,sosial sentani Kab. Jayapura - Papua

SARAN dari Kami Mahasiswa di luar papua kepada teman-teman Mahasiswa papua pada khususnya basis holo jln,sosial sentani Kab. Jayapura - Papua dengan bersifat tujuan yang sama-sama (satu tujuan). Bahwa semua dibentuk oleh teman-teman kamipun juga sangat-sangat setuju dan sangat mendukung yang di lakukan suatu badan pengurus basis

Dan kalau ada teman-teman yang berminat bentuk membentuk tim formatur dan kerja keras untuk sebuah Badan pengurus mahasiswa se-tingkat wilayah secara keseluruhan yang teman - teman harus lakukan saat ini, tetapi juga (SARAN) .Dari kami buat teman-teman adalah teman-teman punya niat dan ketegasan khusus untuk mengindari dari anti-anti Virus yang bisa memunculkan di tengah-tengah organisasi itu coba teman2 berusaha semaksimal mungkin dan menghilangkan suatu anti-anti tersebut.

Hal ini mungkin sudah tahu bahwa ada berhubungan dengan yang namanya minuman keras beralkohol(Miras) itu perlu di hilangkan,supaya ada penilaian khusus dari organ-organ lain di tingkat mahasiswa itu sendiri teman-teman.... Karena dengan penyakit-penyakit pelajar dan mahasiswa itu bisa mempengaruhi dan menjelekan nama organ-organ yang sudah di bentuk oleh teman-teman itu sendiri....

 

               FOTO-FOTO PENCALONAN : BAKAL CALON BADAN PENGURUS 
            KETUA & WAKIL   KETUA  BASIS HOLO SE- TINGKAT WILAYAH 
                          DISTRIK KABUPATEN PEGUNUNGAN  BINTANG 
                                     SE - KOTA STUDI JAYAPURA - PAPUA 
                                                             PRIODE 2015/2017 

                                                                 KOMPLEKS 
                                      JLN. SOSIAL HOLO SENTANI KAB.JAYAPURA

  OLEH : 

   PEUS URWAN 

 NO.MHS : 12510032 

YOGYAKARTA

2016

Program Mentiri Desa Tertinggal

Dengarkan orang lebih dari kita dulu baru semua berjalan dengan baik segala sesuatu "kami datang untuk berlatih membangkitkan desa kami sendiri, kami sebagai orang tua mereka karena lihat dari sisi pemerintahan kepala kampung adalah kuasa disuatu wilayah jadi kami mengayongi melayani masayarakat tercinta kami.

 Tujuan Program Mentiri Desa Tertinggal

dalam rangka dana desa di se- Indonesia.

salah satunya masyarakat Tanah Aplim-Apom, Kabupaten Pegunungan Bintang Secara Tahap-ketahap dai mata masyarakat pegunungan bintang dari setiap kampung yang ada di Distrik masing-masing.

Oleh karena demi mengelola sumber daya manusia (SDM)dan sumber daya Alam (SDA). Baik itu ditingkat Distrik sampai kampung untuk terjun ke-kesejahteraan masyarakat dan secara bergilir kelangsungan kehidupan langsung ke masyarakat untuk menyukseskan suatu program yang di turunkan oleh kementrian desa dari pusat, di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dan pengembangan pembangunan masyarakat tingkat desa terus berjalan sesuai dengan program - program yang sudah di ajukan oleh masyarakat itu sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai jaminan sosial dilingkungan pemerintahan kampung(Desa)

Dan lebih mengemukakan jaminan sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu adala sebagai berikut :

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Sitem Jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya yang tidak mampu.

Kepla Distrik Nongme Beserta Peserta Pelatihan

se-kabupaten pegunungan bintang dari setiap Distrik 

salah satunya  Kepala distrik Nongme dan anggota perangkat kerja  kepala Kampung distrik Nongme di kota salatiga (Jawa Tengah) tahun 2015

SARAN DAN MASUKAN KEPADA PENJABAT EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

SARAN DAN MASUKAN KEPADA PENJABAT EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Saran masukan dari kami Masyarakat - Mahasiswa saran kami kepada Pemerintah daerah terutama Bpk/Ibu yang masuk dalam kategori Penjabat Negara yang bermain di Tingkat Politikus(Politik) baik itu di daerah maupun di Pusat hanya karena kepentingan diri dalam Perut di tingakat Penjabat tersebut itu sendiri. Dan terutama mengatas namakan Proyek dan lain-lain sengga uang masuk di kantong di berak di jakarta dan kemana-mana saja tidak mementingkan masyarakat setempat uang senilai Triliunan hanya berputar di Provinsi dan kembali ke Jakarta.

Terutama Penjabat Eksekutif dan Penjabat Legislatif Provinsi Papua Dan Papua Barat.Tidak diperbolehkan lagi untuk ada orang Non Papua (LAGI) untuk mencalonkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat...kami dari masyarakat, mahasiswa mohon supaya Cukup Orang Asli Papua saja yang berhak untuk menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat.jangankan di jayah trus dari dulu sejak tahun (1961)-sampai skrng masih mau di jayah,Pemerintah Papua dan Papua Barat memang aneh....kalau mereka masih mau memberikan kesempatan buat mereke yang Pendatang Non papua yang masih memberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin utama untuk papua memang. aneh.
Atau kalau memang pemerintah Papua Provinsi Papua & Pemerintah Provinsi Papua Barat masih mau mempertahankan sistem seperti itu maka Otonomi Khusus (Otsus)-( segera di kembalikan ke Pusat).biar masyarakat Papua tidak ada penyimpangan-penyimpangan lagi. contoh yang sedang terjadi seperti foto berikut ini...........!