Badan Pengurus Pusat Mahasiswa Pelajar Dan Pemudah Tiga(3)Wilayah Kirime

GRUP KOMUNITAS MAHASISWA PELAJAR DAN PEMUDAH TIGA(3)WILAYAH KIRIME (KMP2WK)

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

PROVINSI PAPUA

Badan Pengurus Pusat Mahasiswa Pelajar Dan Pemudah Tiga(3)Wilayah Kirime 
KabupatenPegunungan Bintang

Di Sentani 
Kabupaten Jayapura-Papua

         Berkaitan dengan sumbangan wajib dari setiap mahasiswa baik itu di dalam maupun di luar papua yang asal 3 wilayah dela dealner putri kirime

Dengan ini kami mahasiswa asal wilayah kirime memandang atau melihat bahwa organisasi mahasiswa (tingkat distrik wilayah kirime selama ini sejak di lantik badan pengurus pusat (ikatan pelajar & mahasiswa hingga saat ini belam berjalan semaksimal mungkin maka kamipun sangat membingunkan jalanya kepemimpinan organisasi tersebut maka kami sarankan kepada pembina (1) dan pembina (2) segerah menghimbau kepada badan pengurus tersebut harus di laksanakn dengan secepat-cepatnya supaya komunikasi dilingkungan masyarakat dan mahasiswa berjalan lancar dan aman untuk melaksanakan suatu kegiatan besar dan kecil apapun yang di harapkan oleh masyarakat / tua-tua gereja, pemuda-pemudi setempat yang ada di 3 wilayah tersebut.

Oleh karena itu badan pengurus pusat dalam hal ini oleh ketua ikatan pelajar & mahasiswa 3 wilayah harus mengeluarkan surat resmi dari badan pengurus pusat itu sendiri, ituk melaksanakan kegitatan pembangunan-

MR. ISAY MEKU

NIM : 12510028

MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD” YOGYAKARTA

(KANTOR KLASIS ) GERJA INJILI DI INDONESIA (GIDI) 

Maka badan pengurus atau ketua tim kerja pembangunan kantor klasis tersebut harus didasari dengan bersifat resmi dengan maksud sebagai berikut.

1.  Badan pengurus pusat (ikatan pelajar & mahasiswa wajib mengeluarkan dan membagi selebaran – bagi basis per-basis &  melalui akun grup facebook yang ada

2.     Koordinator, tim formator/ tim kerja yang di bentuk berwajib untuk punya komitment bersama tim kerja dan hubungan komunikasi antar masyarakat maupun hubungan kerja sama antar mahasiswa

3.      Humas/hubungan masyarakat berwajib punya hubungan komunikasi antar masyarakat maupun hubungan kerja sama antar mahasiswa yang

4.      Bendahara i & bendahara ii harus jelas dan

5.      Struktur badan kepengurusan tim kerja wajib di diatur secara rutin untuk tim kerja sementara –  / coordinator wilayah 3 distrik pembangunan kantor klasis 3 wilayah kirime.

OLEH MR.

     PEUS URWAN

    NIM : 12510032

    MAHASISWA

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD”APMD” YOGYAKARTA

Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Papua Agar Tak Lepas Dari NKRI Mei 19, 2016 oleh : BHP UMY

                                                                Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Daerah Papua hingga kini masih selalu dikait-kaitkan dengan berbagai masalah mulai dari pertikaian antar suku, hingga permasalahan separatisme. Posisi letak yang berada di ujung timur Indonesia dan jauh dari pusat pemerintahan negara kita, membuat permasalahan-permasalahan yang ada di Papua menjadi tidak terjamah. Oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan lagi situasi serius di sana, karena bila tidak, Papua bisa-bisa terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif dalam Diskusi Publik Zona Damai : Membangun Harmoni di Tanah Papua, yang diselenggarakan oleh Program Doktor Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana UMY lantai 1, pada Kamis (19/05). Buya Syafii juga menyebutkan bahwa permasalahan rumit yang terjadi di Papua juga disebabkan faktor sejarah Papua yang masuk NKRI, berbeda dengan cara masuknya daerah-daerah lain ke wilayah NKRI.

Buya Syafii juga mengkritisi ketidakpahaman pemerintah terkait permasalahan yang ada di Papua. “Pendekatan yang harusnya dipakai oleh pemerintah untuk Papua adalah dari sisi Sosio-Antropologis. Pada kenyataannya, pemerintah masih menggunakan pendekatan militer, dan pendidikan di Papua juga masih terbelakang seperti orang-orang Papua tidak mengenal pahlawan-pahlawan nasional Indonesia,” jelas Buya Syafii.

Disamping itu, Pakar Ahli dari UIN Sunan Kalijaga, Prof. Dr. Munir Mulkhan melihat bahwa permasalahan di Papua hanya dapat diselesaikan dengan aksi kemanusiaan dan bukan Militer. “Di sini saya ingin mengambil contoh dari Suyoto, bupati Bojonegoro yang sudah dua kali memimpin Bojonegoro dan sukses. Semua orang yang memilihnya tidak ia janjikan jabatan di pemerintahan atau uang. Tapi ia melakukan gerakan nyata dengan membangun jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga ia dipercaya oleh masyarakat Bojonegoro hingga mempimpin dua kali,” terang Prof. Munir.

Prof. Munir juga memberikan contoh bahwa Muhammadiyah menolong kaum yatim piatu dan lain-lain bukan dengan harapan agar orang yang ditolong kemudian akan masuk Islam atau masuk Muhammadiyah. Melainkan murni untuk kemanusiaan. “Meski Muhammadiyah menolong orang sesuai dengan ajaran Islam, tapi tujuan utama menolong itu adalah untuk kemanusiaan. Sehingga kaitannya dengan Papua, yang dapat kita kedepankan adalah menolong masyarakat Papua dari sisi kemanusiaan, dan bukannya militer,” tegas Prof. Munir.

Di Papua sendiri, banyak kasus yang tidak diungkapkan ke publik dan hanya diketahui oleh masyarakat Papua. Beberapa kasus tersebut diungkapkan oleh Ade Yamin, M.A., dosen STAIN Al-Fatah di Papua dan merupakan mahasiswa program Doktor UMY. “Orang-orang Papua menganggap bahwa orang Papua asli adalah mereka yang berkulit hitam dan berambut keriting. Saya yang berkulit hitam namun berambut lurus pun bisa dikatakan sebagai kaum pendatang. Dan di Papua, hanya orang-orang asli Papua yang diperbolehkan memimpin suku, bahkan menjadi pejabat-pejabat daerah,” terang Yamin.

Ade Yamin juga mengungkap bahwa pemerintah masih menggunakan militer dalam pendekatan terhadap orang-orang Papua. “Banyak orang-orang Papua berkulit hitam berambut keriting yang sering ditembaki oleh tentara-tentara di Papua. Oleh karena itulah, masyarakat Papua menganggap masyarakat pendatang sebagai ancaman,” jelas Ade Yamin.

Dengan demikian, Zuly Qodir selaku moderator menyimpulkan bahwasanya Pemerintah harus lebih efektif mendekati masyarakat Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan bukannya Militer. Selain itu Zuly Qodir menerangkan bahwa Bilver Sigh, profesor dari National University of Singapore pernah mengatakan bahwa apabila Papua melakukan referendum lagi, bisa dipastikan mereka akan merdeka atau terlepas dari NKRI.